dibawah ini adalah lampiran spp-gup isi yang bersumber dari dana phln, kecuali. SPP-GUP minimal sebesar Rp75. dibawah ini adalah lampiran spp-gup isi yang bersumber dari dana phln, kecuali

SPM-LS Non Belanja Pegawai. . Pembayaran LS kepada pihak penyedia barang/ jasa atau. a. Jenis GUP Nihil ini. ( Latihan SIKP ) 2012 PMK 190. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri Yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang; Mengingat. c. penyediaan uang persediaan (UP) untuk DIPA yang bersumber dari dana PHLN, juga mengikuti ketentuan yang diatur sebagai. Perubahan UP c. SPM-GUP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dari dana UP yang diterima. Sumber dana bank yang dapat dipilih disesuaikan dengan penggunaan dana bank nantinya. a. 1. a. 05/2013. Yang dimaksud Sistem GFS dalam hal ini adalah The GFS2001 Manual yang diterbitkan oleh IMF. pdf. 224/PMK. SAS 2017 PELATIHAN BENDAHARA PENGELUARAN APBN. Dalam proses ini, dokumen yang harus di lampirkan adalah Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pembayaran (SPP), Laporan Pengawasan, SuratPertanggungjawabankegiatan yang dibiayai dari PHLN, dan bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya. 08/2011) LAMPIRAN I - VI LAMPIRAN VII DAN VIII Dananya bersumber dari: Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah yang direncanakan Dalam hal ini Hibah yang pencairannya melalui BUN/KPPN Dananya bersumber dari: Hibah Langsung Dalam hal ini Hibah yang pencairannya tidak melalui. Yang juga dimana pancasila. 13. Bendahara Pengeluaran c. SPP Ganti Uang Persediaan SPP-GU) SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat Pelaksanaan APBN dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Negara berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dalam satu tahun anggaran yakni dari Januari s. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari PNBP. SPM LS Non Kontraktual untuk : Pembayaran Honorarium, baik honorarium rutin maupun insidentil (honor kegiatan) Pembayaran Perjalanan Dinas. arsip inaktif Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas;Tujuan dan Prinsip Dana Bagi Hasil Pajak. 07/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Dalam. Format surat sebagaimana Lampiran I PER- 89/PB/2011. Di sisi lain, yang menjadi objek PPh Pasal 24 adalah penghasilan yang berasal. (Pasal 1 UU. 23. 180/PMK. SPP Ganti Uang Persediaan SPP-GU) SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan. pembiayaan, tanggal closing date dan persetujuan pembayaran dari pemberi PHLN sesuai dengan. Formulir SSPB untuk setoran pengembalian belanja yang bersumber dari SPM tahun anggaran berjalan, dengan menggunakan mata anggaran pengembalian atas SPM berkenaan; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnyaPengujian dan. 3. SPP GUP Isi SPP GUP Nihil 27 Penerimaan PNBP satuan kerja A sampai dengan bulan April adalah UP maksimal yang dapat TUP maksimal sebesar ditarik 28 Rp200. Apabila SPP-GUP dan dokumen pendukung tidak lengkap dan benar, PP-SPM mengembalikannya kepada PPK secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya SPP-GUP tersebut. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran. Gaji terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada ahli waris sebesar gaji terakhir selama 4 bulan bertu- rut-turut; b) Gaji terusan dibayarkan pada bulan sejak suami/istri dari janda/duda tersebut meninggal dunia;. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Total Marks 55 / 100 Dokumen/lampiran dibawah ini harus disiapkan oleh bendahara pengeluaran saat mengajukan SPP-TUP yang bersumber dari PHLN kepada Penerbit SPM, kecuali. Bagikan atau Tanam Dokumen. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. SPP-GUP KKP. Kepala Kanwil DJPb dapat memberikan persetujuan Dispensasi. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adala h dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. Penggunaan UP telah mencapai 50% dari dana UP yang diterima. – Dokumen/lampiran SPP-GUP nihil sama dengan SPP-GUP. 3. Uang/surat berharga yang ditatausahakan oleh bendahara BLU meliputi hal berikut Kecuali. 000 untuk belanja mulai dari Rp. 20. Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP tunai ke KPPN Jakarta I harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing. DRAFT. 000,-. 3. SPP-GUP (revolving) juga berfungsi sebagai SPJ. dalam diklat ini adalah mampu a. 2) Keperluan yang menurut ketentuan yang berlaku tidak dilakukan dengan pembayaran langsung. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah; Mengingat. 02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap berupa pergeseran anggaran antar-Program kecuali dalam rangka pemenuhan Belanja Operasional; Revisi. Dana Operasional b. 190/PMK. 1. Diketahui pagu dana klasifikasi belanja yang dapat dikeluarkan dengan UP suatu kantor/satker berjumlah Rp7 milyar, maka pernyataan dibawah ini yang benar adalah. 000,00 11. Diunggah oleh. (2) PPSPM menyampaikan SPM-UP/TUP/PTUP/GUP/GUP Nihil/LS beserta ADK SPM kepada KPPN dengan dilampiri: a. Konsep Pengujian. • UU No. 10 Para Kades dan perangkat desa sebaiknya berhati-hati, namun tak perlu takut sepanjangDana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer 6 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2013). menimbang : a. 4 belanja modal untuk pertama kali setiap kartu kredit dalam 1 bulan Rp. 000,00 sampai dengan bulan sebelumnya telah menggunakan dana sebesar Rp120 Rp20 000. • Penerbitan SPP-UP/TUP, SPM-UP/TUP, dan SP2D-UP/TUP menjadi beban dana. • UU No. Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak yang termasuk pada pemanfaatan sumber daya alam ini meliputi pemanfaatan bumi, air, udara, ruang angkasa, serta seluruh kekayaan alam yang. Untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran. seluruh dana harus habis dalam waktu satu tahun anggaran 6. 000. Diketahui pagu dana klasifikasi belanja yang dapat dikeluarkan dengan UP suatu kantor/satker berjumlah Rp7 milyar, maka pernyataan dibawah ini yang benar adalah. Standar Kompetensi Standar kompetensi yang diharapkan sudah dimiliki oleh peserta Ketentuan pengajuan dan dokumen lampiran yang dipersyaratkan pada SPP DIPA PNBP tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk,. a. tentang bendahara. Sehingga, dana UP/TUP tersebut harus disetor kembali ke Rek Kas Negara. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara) adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan/Pegeluaran atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. Sesuai Pasal 6 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016, persyaratan untuk menyampaikan SPT Pembetulan sebagai berikut: surat pemberitahuan pemeriksaan belum disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak;Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan APBN dan peraturan perundang-undangan lainnya; bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya tahun. Kepala Kantor. Pengajuan Permohonan TUP kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN melalui eSPM pada menu UP/TUP disertai : Surat Permohonan TUP dari KPA; Surat Pernyataan TUP dari KPA; Rincian Rencana Penggunaan TUP; ADK *. 29. Pemberian UP diberikan paling banyak (dihitung dari pagu akun 52, 53, dan 58) : Rp. Menimbang: a. Pelaksanaan pembayaran tagihan dilakukan dengan. Pengajuan SPP UP tersebut harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:Sedangkan UP PHLN khusus dipakai untuk membiayai pengeluaran dengan sumber dana PHLN. Diketahui pagu dana klasifikasi belanja yang dapat dikeluarkan dengan UP suatu kantor/satker berjumlah Rp740. 825112 c. ” Isilah titik-titik pada kalimat di atas dengan jawaban yang tepat dan benar! a. PMK No. Mata Anggaran untuk mengajukan SPP Uang Persediaan yang dananya bersumber dari Rupiah Murni adalah. tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; uang yang diterima dari Pemberi Hibah digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satuan kerja penerima Hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat. Surat pengantar SPP-LS; b. Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPP-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban UP. 14. Ketentuan mengenai penyaluran Hibah yang bersumber dari PLN dan/ atau HLN melalui pembayaran langsung dan rekening khusus – Mencabut Sebagian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 825111 . 523121 c. yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan. Sumber Sumber penerimaan negara dalam negeri: Sumber Sumber Penerimaan Negara pada klasifikasi pertama dalam postur APBN akan berisi pendapatan dalam negeri. 1. . . 523121 c. UP maksimal yang dapat ditarik sebesar Rp50. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran. Dana kelolaan 2. BPP d. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam. Penggantian UP (SPM-GUP) dapat dilakukan jika dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% ( lima puluh persen ). 01), Pengelolaan Hibah (999. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku d. Pengajuan SPM-GUP ke KPPN cukup membawa SPM-GUP saja tanpa ada lampiran SPM untuk Belanja yang bersumber PNBP. 05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang; PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya. Informasi Dokumen klik untuk memperluas informasi dokumen. Pengertian Dana Perimbangan, Alokasi dan Tujuannya. 25. PEMBAYARAN TAGIHAN. 05/2018 tentang Perubahan atas PMK 190/PMK. Pendebitan Langsung Reksus SBSN Bank Syariah 1 Bank Syariah 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan. surat pernyataan TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran c. 1. SOP 16 PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) A. Tata cara penerbitan dan pengujian SPP dan SPM-UP/TUP/PTUP/GUP/GUP Nihil/LS dari dana yang bersumber dari PNBP mengacu pada mekanisme dalam Peraturan Menteri. Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk perguruan tinggi non Badan. Berdasarkan Surat Permintaan Pembiayaan Pendahuluan (SP3) dari Pemimpin Proyek/Pejabat yang berwenang, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menerbitkan SPM Pembiayaan Pendahuluan (SPM-PP) atas beban rekening Bendahara Umum Negara (BUN). Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat TUP, adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. Marked Answer : SPTB. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. a. reports. PPK melakukan pengujian atas tagihan kepada negara. 3. 6. PENGUJIAN dan. PendebitanRekening BP/BPP & Pungut/Potong/ Setor Pajak. Dilarang memperjualbelikan modul ini dengan harga melebihi. Ruang lingkup Modul SIKUBAH ini adalah transaksi-transaksi terkait hibah yang ditatausahakan oleh BUN maupun KIL, yang mencakup Pendapatan Hibah-LRA, Pendapatan Hibah-LO, Belanj a Hibah, Behan Hibah, aset yang diperoleh dari hibah, dan belanja dan beban yang bersumber dari hibah dalam bentuk uang yang pencairannya. UP maksimal sebesar Rp100 juta b. Leave a Comment / By syncore / November 27, 2020. 000. Perbendaharaan No. DBH Pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan. Played 0 times. Surat Pernyataan dari KPA b. Pejabat Penerima Kuasa adalah pejabat yang menerima kuasa dari Pimpinan. Rekening Khusus yang selanjutnya disingkat Reksus adalah rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (revolving) setelahDalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. SPM-GUP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dari dana UP yang diterima. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK. Penggantian UP (SPM-GUP) dapat dilakukan jika dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen). SPM Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (GUP) : Pengajuan SPM-GUP ke KPPN cukup membawa SPM-GUP saja tanpa ada lampiran 5. 000. Tambahan Soal. 6. 000,00 maka pernyataan dibawah ini yang benar adalah. Contoh 1) Diketahui pagu DIPA sumber dana PNBP suatu satker Rp500 juta, dan Proporsi Pengeluaran terhadap Pendapatan (PPP) adalah 80%. 8. 13. 7); e. 29. a yang. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan. PENGELOLAAN UP #2. 523111 b. 8. Berdasarkan Surat Permintaan Pembiayaan Pendahuluan (SP3) dari Pemimpin Proyek/Pejabat yang berwenang, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menerbitkan SPM. 000. Perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebagai akibat dari luncuran dan percepatan penarikan PHLN. 1) Keppres Nomor 42 Tahun 2002. 05/2018 ini adalah terkait tata cara pembayaran dan penggunaan KKP dalam rangka penyelesaian tagihan kepada negara melalui mekanisme UP yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni selain Satker Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Satker Atase Teknis. Langkah-langkah untuk pencairan dana dalam sistem akuntansi pengeluaran kas yaitu: Pertama-tama, kita harus membuat dana SPP UP berdasarkan dokumen yang sudah ada. Bendahara Pengeluaran melakukan Pembayaran dari uang persediaan yangPejabat Penandatangan SPM (PPSPM) memiliki peran yang sangat penting sesuai dengan kewenangannya dalam menerbitkan SPM yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. - Peraturan Dirjen Perbendaharaan tanggal 1. Pengajuan Permohonan TUP. Rincian SPP-LS; d. A. Diketahui pagu dana klasifikasi belanja yang dapat dikeluarkan dengan UP suatu kantor/satker berjumlah Rp740. Batas waktu penyampaian SPM GUP Tunai adalah 1 bulan (30 hari kalender) setelah tanggal SP2D UP/GUP terakhir. 1. SPP GUP Nihil c. Preview this quiz on Quizizz. Mata Anggaran Keluaran (MAK) untuk belanja perjalanan dinas biasa adalah a. 825112. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum. Contoh SPM-PTUP. 21 Tahun 2011 yang merupakan.